Menanggapi Wacana Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Dalam beberapa bulan ini, media gencar dalam membahas wacana mengenai perpindahan ibu kota Indonesia. Pada beberapa era pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, sebenarnya sudah pernah ada wacana mengenai perpindahan ibu kota Indonesia. Hal tersebut dibahas lebih serius pada masa kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Rencana perpindahan ibu kota tentu harus memiliki banyak pertimbangan dan perencanaan yang matang. Meskipun demikian, pemindahan ibu kota pernah dilakukan oleh beberapa negara lain sehingga hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan oleh Indonesia.

Beberapa alasan pemindahan ibu kota Indonesia adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi, sehingga mengakibatkan ledakan jumlah penduduk di ibu kota. Ledakan jumlah penduduk di ibu kota mengakibatkan munculnya beberapa masalah seperti banjir, kemacetan, tingginya angka kriminalitas, dan lain sebagainya. Alasan lainnya adalah Presiden Joko Widodo juga menginginkan pemerataan pembangunan di Indonesia, bukan hanya di Jawa.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Bappenas mengajukan beberapa syarat mengenai kota yang akan dijadikan kandidat ibu kota Indonesia antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, daerahnya harus memiliki resiko kecil terhadap bencana alam, penduduknya harus memiliki rasa toleransi yang tinggi, tersedia lahan kosong minimal 60.000 hektare, dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa syarat diatas, Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, terdapat 4 hingga 5 kota yang memenuhi syarat tersebut yakni berada di Pulau Kalimantan. Bambang juga mengatakan bahwa ibu kota yang baru rencananya akan berkonsep green city yang ramah lingkungan. Sebenarnya, di Sulawesi juga memenuhi beberapa syarat di atas tetapi tidak ada lahan yang tersedia serta daerahnya terdapat patahan-patahan yang dapat menimbulkan bencana alam. Oleh karena itu, kandidat yang memungkinkan saat ini masih Kalimantan. Untuk meminimalisir pengeluaran dan efisiensi, maka ibu kota baru tidak boleh terlalu jauh dari ibu kota lama supaya tidak menguras biaya yang banyak ketika akan menuju ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota selain memiliki efek positif, tentunya juga memiliki efek negatif yang patut untuk dikhawatirkan. Salah satunya adalah masalah sosial yang harus dihadapi oleh penduduk. Pemindahan ibu kota dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial antara penduduk setempat yang sudah lama tinggal dengan penduduk pendatang baru yang akan menetap di ibu kota baru. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk sehingga kemungkinan terjadinya konflik sosial sangat besar. Oleh karena itu, menurut saya syarat yang diajukan oleh Bappenas bahwa kota yang akan dijadikan ibu kota, penduduknya harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Sehingga meminimalisir terjadinya konflik sosial antara masyarakat.

Menurut saya, rencana pemindahan ibu kota sudah bukan wacana lagi karena awal puasa, Presiden Joko Widodo sudah merapatkan dalam rapat terbatas yang membahas mengenai pemindahan ibu kota negara. Namun, patut dipikirkan bahwa pemindahan ibu kota tentu tidak perlu terburu-buru dan perlu untuk dikaji secara mendetail. Jika dilakukan secara terburu-buru dan tanpa pertimbangan yang matang maka yang terjadi adalah biaya yang dikeluarkan sudah banyak, namun hasil yang diharapkan kurang maksimal.

Hal terpenting dalam pemindahan ibu kota baru adalah dari segi infrastruktur dahulu yang harus dibicarakan. Jika infrastruktur sudah cukup baik dan memenuhi, maka perekonomian akan mengikuti. Sehingga pemerataan penduduk dan perekonomian akan berjalan dengan baik dan terencana. (Anisha Tyas Wilujeng)

Tags: