Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia

Indonesia, khususnya dibidang pendidikan, terjadi banyak penyimpangan terutama dari segi kualitas atau mutu serta proses pelaksanaannya. Ditinjau dari segi kualitas (mutu), pendidikan di Indonesia kurang bersangkut paut dengan program pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya pun kurang selaras dengan kebijakan pendidikan nasional.

Dalam Sakernas 2009, menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja dengan lulusan rendah (dibawah SD) sebesar 51,1 % yang sudah mengalami penurunan sejak tahun 1994 yang sebelumnya (72,8 %). Selain itu, nilai persentase angkatan kerja dengan lulusan menengah dan tinggi mencapai 10,9 % berturut turut yang mulai meningkat.

Dari data tersebut dapat dilihat jika pendidikan dapat menghasilkan kualitas SDM yang tinggi maka program pembangunan bangsa Indonesia akan dapat berjalan semakin mudah dengan lulusan terbaiknya yang mampu memprogram teknologi-teknologi terbaru, mampu menciptakan program-program kerja baru dan lebih peka terhadap inovasi baru seiring berubahnya zaman.

Saat ini tantangan yang dihadapi pemerintah ialah bagaimana cara menyeimbangkan antara  kualitas pendidikan dan pemerataannya terhadap rakyat-rakyat daerah pelosok. Agar memiliki pendidikan yang bermutu maka diperlukan guru yang professional dalam memacu kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam memenuhi peningkatan mutu guru, setiap guru harus memiliki sertifikat kompetensi guru dengan mengikuti uji sertifikasi yang didalamnya terdapat bagaimana cara mengelola proses pembelajaran yang berdampak positif bagi peserta didik, sosialisasi dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik. Guru lebih dapat membimbing agar peserta didik memperolah nilai yang diinginkan dengan cara seperti itu.

Namun saat ini, Pendidikan di Indonesia masih sangat beresiko jika dalam mengukur kompetensi siswa mengandalkan nilai hasil Ujian Nasional (UN). Lemahnya penyelenggaraan UN disini ialah kurangnya mutu soal ujian yang disajikan. Dari soal yang kurang bermutu ini, hasil UN tidak dapat dianalisis sehingga pemerintah tidak dapat mengetahui standar pendidikan nasional.

Dalam penyelenggaraan UN ini pun terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bukan hanya secara individual namun instansi pun melakukannya. Hal tersebut bertujuan agar sekolah mereka mendapat nilai baik untuk mempertahankan nama baiknya suatu pendidikan itu. Permasalahan ini terus berulang karena UN harus terus dilanjutkan.

Indonesia sebaiknya melihat penerapan pendidikan yang dilakukan oleh Negara laindengan menerapkan sistem dan mekanisme yang mengukur standar kompetensi, tes kurikulum, tes pendekatan pelajaran, tes psikologi yang terdapat di Negara-negara maju.    

Dalam perwujudan pendidikan yang bermutu akan semakin rumit jika anggaran lebih besar digunakan untuk belanja administrasi daripada pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan dan pelaksanaan pendidikan alternative yang penting banyak yang tidak terdanai dan tidak terlihat, sehingga tidak terlaksananya pendidikan yang merata berkeadilan.

Agar pendidikan dapat merata untuk semua “anak bangsa” maka pembagian anggaaran untuk pendidikan juga harus merata, tidak selalu membebankan pada Negara. Pembagian itu harus sesuai dengan kebutuhan tiap daerah, sehingga tahu mana yang perlu dibiayai oleh pemerintah, mana yang dibiayai oleh provinsi, mana yang dibebankan kepada kabupaten/kota. Dengan adanya pengelolaan tanggung jawab seperti itu diharapkan tugas pemerintah semakin berkurang dan beban pendanaan akan berkurang karena sebagian besar dana akan ditanggung daerah. By Auliyah Lifada

Tags: