Instrumen Akreditasi PAUD dan PNF

Akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan akreditasi adalah (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.Pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, yaitu organisasi independen yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini bertugas (1) merumuskan kebijakan operasional, (2) melakukan sosialisasi kebijakan, dan (3) melaksanakan akreditasi PAUD dan PNF.

Pada tanggal 18 Januari 2018 telah dikukuhkan anggota BAN periode 2018-2022 yang lebih dikenal dengan nama BAN PAUD dan PNF Generasi ke III. Dalam pidato pengarahannya,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengamanahkan untuk mengawal akreditasi PAUD dan PNF tahun 2018 dengan kuota 30.275 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.  Untuk kepentingan jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap piranti akreditasi dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan saat ini.

BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi (BAN PAUD dan PNF Provinsi) yang bertanggungjawab terhadap BAN PAUD dan PNF. Berdasarkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pasal 29 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, keanggotaan badan akreditasi provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan belum habis masa berlakunya, akan diperbaharui menjadi BAN Provinsi dan ditetapkan oleh Ketua BAN dengan masa berlaku sesuai dengan SK Gubernur. 

Strategi akreditasi yang akan dilakukan BAN PAUD dan PNF pada tahun 2018 adalah menempatkan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) sebagai perangkat utama layanan akreditasi PAUD dan PNF. Strategi ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah mengingat lonjakan kuota asesi tahun 2018 yang berlipat menjadi 3 (tiga) kali dari kuota tahun 2017.

Dengan menggunakan Sispena, pelaksanaan akreditasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terhubung dengan unit pembina pendidikan lainnya. Sispena juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF yang berpangkalan di luar wilayah geografis negara Indonesia, serta untuk menjawab koneksitas dengan kementerian dan lembaga lain di luar Kemendikbud yang juga memiliki satuan pendidikan PAUD dan PNF yaitu pada Kementerian Agama. 

Dalam melaksanakan kebijakan dan mekanisme akreditasi diperlukan panduan yang mengatur tahapan pelaksanaan akreditasi secara sistematis untuk dapat mencapai pemenuhan kuota akreditasi yang berkualitas.

Adapun instrument Akreditasi PAUD dan PNF dapat anda download pada link berikut ini

  1. Instrumen Akreditasi PAUD 2019 Disini
  2. Instrumen Akreditasi PKBM 2019 Disini
  3. Instrumen Akreditasi LKP 2019 Disini
  4. IPA PAUD 2019 Disini
  5. IPA PKBM Disini
  6. IPA LKP Disini
  7. Panduan EDS-PA Sispena V2.0 Disini

Tags: