Juknis Penulisan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi

Upaya fundamental yang dilakukan pemerintah diantaranya mensikronkan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembentukan sikap, perilaku, dan kompetensi kerja tampak dari lahirnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Undang-Undang ini telah mengadopsi pentingnya memberikan ijazah, transkip nilai, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi kepada lulusan perguruan tinggi. Jika selama ini, ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi hanya mendapatkan ijazah dan transkip nilai, maka sejak peraturan tersebut diundangkan para lulusan perguruan tinggi berhak mendapatkan beberapa dokumen resmi lainnya sesuai dengan ketentuan oerundang-undangan.

Penerbitan dan pemberian sertifikat kompetensi kepada lulusan perguruan tinggi memberikan arti signifikan dalam rangka melengkapi kompetensi utama lulusan dengan kompetensi tertentu yang dapat memberikan daya saing lulusan dalam menjawab kebutuhan pasar dan memasuki dunia kerja. Dengan demikian prinsip relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja semakin kokoh dan menemukan titik temunya agar para lulusan dapat memasuki dunia kerja. Program sertifikasi kompetensi yang dilakukan perguruan tinggi turut berkontribusi dalam meningkatkan serapan lulusan dalam memasuki dunia kerja dan memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Manfaat program sertifikasi kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi antara lain sebagai promosi kompetensi di bidang industri dan pasar tenaga kerja, menjamin pengakuan kompetensi, dan pemenuhan persyaratan kerja. Bagi perguruan tinggi bermanfaat untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Sertifikasi kompetensi merupakan pemberian sertifikat melalui uji kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau standar kompetensi lainnya. Uji kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah diberi lisensi.

magister terapan dan doktor tewrapan) dan pendidikan profesi/spesialis (spesialis I dan II). Selanjutnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dalam Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia ditegaskan bahwa jenjang pendidikan tinggi terdiri dari jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi sesuai dengan bidang profesinya dan menjadaptkan sertifikat profesi sebagai bukti tertulis akan pengakuan keprofesian lulusan pendidikan profesi.

Pendidikan profesi merupakan lanjutan dari pendidikan akademik jenjang sarjana dimana syarat untuk pendidikan profesi yaitu sesorang yang telah mendapatkan ijazah dan gelar sarjana (S1) sesuai dengan bidang keilmuan dalam pendidikan profesi. Pendidikan profesi mempersiapkan peserta didik memiliki keahlian khusus dalam memasuki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi/keahlian tertentu. Di Indonesia, gelar profesi diatur oleh senat perguruan tinggi dan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait dan ditulis di belakang nama yang berhak, gelar profesi yang sudah ada di Indonesia, antara lain : Akuntan (Ak.), Konsultan Pajak (B.K.P.), Apoteker (Apt.), Dokter (dr.), Dokter gigi (drg.), Dokter hewan (drh.), Perawat (Ners.), Psikolog (Psi.), Fisioterapi (Physo.), Insinyur (Ir.), Pekerja Sosial (Peksos.), Guru (Gr.), Konselor (Kons.), Arsitek (Ar.), Certified Public Accountant (CPA.), Chartered Accountant (CA.), dan sebutan lain dari gelar pendidikan profesi.

Untuk memberikan panduan tentang pemberian sertifikat profesi dan kompetensi, pemerintah pada tahun 2014 telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang di dalamnya mengatur tentang sertifikat profesi dan kompetensi. Sertifikat profesi dimaknai sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berkolaborasi tersebut, perguruan tinggi telah dapat mendekatkan mahasiswa dengan dunia kerja. Kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi dunia kerja yang tidak perlu lagi menyiapkan pelatihan kepada pegawai. Mereka akan mendapatkan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan keahlian profesi agar dapat menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pasar dan dunia kerja. Untuk lebih lengkapnya silahkan unduh disini

Tags: