Pengelolaan Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Manajemen MI

Secara sederhana manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Ada pula yang memberi pengertian manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktifitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas.

Pengelolaan Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Manajemen MI

Dalam lingkup mikro, Hastrop (1975) mendefinisikan bahwa manajemen pendidikan ialah “upaya seseorang untuk mengerahkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien, dan menerima pertanggungjawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang ditetapkan”. Dengan demikian manajemen pendidikan lebih ditekankan pada upaya seseorang pemimpin menggerakkan dan mengelola  sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pada prinsipnya, sekolah dasar sebagai satuan pendidikan tidak akan menjadi bermutu baik atau unggul dengan sendirinya, melainkan melalui berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan, dan pastinya sebuah sekolah yang bagus melakukan berbagai program peningkatan mutu, berbagai perubahan, dan pembaharuan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar hanya akan terjadi secara efektif bilamana dikelola melalui manajemen yang tepat. Selama ini peningkatan mutu pendidikan cenderung melalui manajemen yang sentralistik. Begitu banyak program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar ditetapkan dan diupayakan secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Begitu beragam program pelatihan guru dirancang dan dilaksanakan secara terpusat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Betapa banyak dropping buku-buku perpustakaan, buku-buku pelajaran diupayakan dari pusat, dan sekolah tinggal menerima apa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat, terlepas apakah barang-barang tersebut dibutuhkan oleh sekolah atau tidak. Pendek kata, peningkatan mutu pendidikan dasar sementara ini kurang memperhatikan kondisi, atau tidak berbasis sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar tetap tidak mengalami banyak keberhasilan, karena selain tidak sesuai dengan kondisi sekolah juga tidak dibarengi oleh upaya-upaya dari sekolah yang bersangkutan. Pada tahun 2001 pemerintah mencoba menggunakan paradigma baru manajemen pendidikan baik secara makro maupun mikro. Paradigma manajemen makro di bidang pendidikan adalah desentralisasi  pendidikan yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemerintah Daerah yang melahirkan otonomi pendidikan. Sedangkan manajemen mikro di bidang pendidikan adalah dicobanya sebuah model manajemen pendidikan di sekolah, oleh sekolah dan untuk sekolah.[1]

Adapun dalam prakteknya, desentralisasi pendidikan merupakan padanan kata dari bentuk pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) difokuskan pada dua sasaran kerja, yaitu manajemen peningkatan mutu sekolah dan pada peningkatan kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah

MBS fokus manajemen adalah penerapan MBS yang dapat diidentifikasikan dari pola manajemen mutu sekolah yang dijalankan. Dalam pola MBS, sekolah sudah diberi otonomi yang luas untuk membenahi proses belajar dan mengajar. Penjabarannya adalah sekolah perlu merancang otonomi secara akademik dan otonomi secara kelembagaan.

  • Otonomi Akademik

Diberikannya keleluasaan untuk menata proses belajar dan mengajar agar tercipta academic culture yang menjamin siswa mendapat pelayanan pembelajaran yang bermutu dengan memperbaiki dan mengembangkan kinerja kepemimpinan sekolah, mutu mengajar guru, fasilitas sekolah, program-program sekolah dan layanan lainnya.

Sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan program-program kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya menambah jam mata pelajaran yang ingin  ditingkatkan kadar dan mutu pembelajarannya, memperkaya pokok atau subpokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan konteks kebutuhan anak di sekolah itu, memberi perhatian khusus  pada pengembagan bakat dan minat para siswa. Di samping itu terbuka kemungkinan untuk mengembangkan mata pelajaran yang efektif, menetapkan sumber pelajaran, fasilitas dan alat-alat pelajaran yang diperlukan seperti menetapkan buku-buku sumber atau teks-book yang dijadikan pegangan utama.

  • Otonomi Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan modern adalah manajemen yang memfungsikan seluruh prosedur manajemen secara berkualitas dan dengan dibarengi penerapan gaya kepemimpinan transformatif visioner. Implementasinya dapat berupa: (1) penyusunan perencanaan strategi sekolah dengan terumuskan rencana pengembangan sekolah, (2) implementasi manajemen kualitas dengan mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Chek, Act), (3) mengorganisasikan dan memimpin pendidikan dengan menerapkan gaya transformasi visi sekolah, (4) melakukan CQI (Continuous quality improvement) melalui monitoring dan evaluasi secara kontinu, dan (5) menyusun laporan serta menerapkan rencana tindak lanjut.

Perumusan rencana pengembangan sekolah dimulai dengan perumusan visi. Untuk merumuskan visi bersama perlu dipandu oleh kepemimpinan transformasional yang memiliki visi pribadi untuk dikomunikasikan dan didiskusikan dengan visi yang lainnya sehingga menjadi visi bersama shared vision. Visi bersama ini harus selalu disegarkan, dilaksanakan, diperbaharui oleh suatu tim kerja yang solid dan memiliki komitment yang tinggi untuk merealisasikan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu diperlukan kepentingan yang kuat untuk menjadi penunjuk arah dan agen perubahan serta memelihara keberlangsungan “team work”yang memiliki komitment tinggi dalam mewujudkan cultur academic yang berorientasi mutu.

Peningkatan Kontribusi dan Partisipasi Masyarakat

MBS memerlukan kemitraan dengan masyarakat yang memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Pemberdayaan partisipasi masyarakat diwadahi dengan Pembentukan Dewan / Komite Sekolah yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan stakeholder sekolah, serta badan yang berfungsi untuk membantu seseorang meningkatkan kinerjanya bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu.

Jenis masyarakat yang dijalin sekolah untuk bekerjasama adalah kelompok Orang Tua, Kelompok Asosiasi, Kelompok Akademisi, Kelompok Pengusaha, Tokoh Masyarakat, dan sebagainya. Keberadaan mereka sangat diperlukan agar berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan partisipasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dipilih dalam dua kategori, yaitu kategori partisipasi dalam bentuk kontribusi pembiayaan, dan kategori kontribusi dalam bentuk pemikiran dan tenaga.

Sementara partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dapat dilaksanakan dalam pembangunan gedung sekolah. Partisipasi masyarakat dalam pemikiran ikut berperan aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian program persekolahan, penyusunan RAPBS sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri melalui organisasi dewan/komite sekolah.

Dalam konteks MBS, piranti yang mewadahi peran dan kontribusi masyarakat terhadap pendidikan adalah dewan pendidikan pada level propinsi dan kabupaten/kota, komite sekolah pada level sekolah.[2]

Dalam praktiknya tidak seluruh kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuat kebijakan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan-persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru atau pendidik di setiap jenjang pendidikan, dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang dipandang lebih efektif, efisien dan tepat jika tidak didesentralisasikan masih dilakukan dan diperlukan sentralisasi. Sedangkan setiap kewenangan implementasi dan evaluasi kebijakan nasional dalam hal-hal tertentu, dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat pula diserahkan atau didesentralisasikan ke unit di bawah, di daerah atau kepada masyarakat. Demikian juga kewenangan pembuatan kebijakan yang berdimensi daerah tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan bisa segera didesentralisasikan.

UU No. 32/2004 dan kitab UU No. 33/2004 menjadi dasar implementasi desentralisasi pemerintah. Dalam rangkapelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan, kemampuan dan tingkat perkembangan sendiri.[3]


[1]  Bafadal, Manajemen Peningkatan…,hlm. 35

[2]  Engkoswara dan Aan Komariyah, Administrasi Pendidikan….hlm. 296-297

[3]  Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model (Jakarta: Raja Grafindo  Persada, 2011), hlm. 81

Tags: