Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan

Sumber Daya Manusia adalah investasi paling mahal dalam madrasah/ sekolah. Manusia inilah energi dan sumber kemajuan yang tidak bisa digantikan dengan apapun, baik dengan uang, sarana dan prasaran, maupun jabatan. Manajemen sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama dalam madrsah/ sekolah. Manajemen sumber daya manusia ini meliputi penempatan personel dalam struktur, job description(pembagian tugas), jalur instruksi dan koordinasi, pola interaksi serta komunikasi, mekanisme kenaikan karir, pengembangan kompetensi, dan lain-lain.[1]

Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan

Manajemen SDM harus dilakuan secara terbuka dan konsisten, jangan sampai ada distorsi maupun manipulasi karena akan melemahkan semangat dalam berprestasi dan menggapai cita-cita organisasi yang disepakati bersama. Misalnya, kenaikan karisr didasarkan pada profesionalitas dan prestasi, bukan semata-mata karena senioritas. Pengembangan kompetensi dilakukan secara kontinu, seperti mengadakan seminar, pelatihan, diskusi, penelitian, dan sejenisnya. Reward and Punishment(Penghargaan dan hukuman) seharusnya diberikan secara proporsional. Punishmentyang digunakan hendaknya tidak mengandung unsur pembunuhan karakter, tetapi dilakukan demi penyadaran dan pemberdayaan. Distribusi kewenangan dalam job descriptiodilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga masing-masing bagian bisa bekerja secara nyaman dan puas.[2]

Dalam manajemen SDM ini, inovasi dijadikan sebagai jantung lembaga pendidikan. Teamworkmanajemen SDM didorong untuk selalu berinovasi tiada henti dalam meningkatakan kualitas, prestasi dan memenangkan pesaing ketat. Oleh karena itu  dalam manajemen ini rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dihasilkan benar-benar profesional di bidangnya sehingga kompetitif dan produktif karena menjadikan inovasi sebagai nafasnya.

Manajemen Keuangan

Mulyasa memberikan tiga kegiatan pokok dalam manajemen pembiayaan/ keuangan pendidikan berbasis madrasah:

  1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Madrasah

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah sedikitnya mencangkup dua kegiatan, yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja madrasah (RAPBM). Dalam penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan dapat dikemukakan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang essensial, seperti: (1) sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat, (2) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan, (3) menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan, dan (4) tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.[3]

Sementara itu dalam kaitannya dengan proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendektan dengan prosedur: 1) pada tingkat kelompok kerja, yang bertugas melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan, 2) pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah, yang bertugas untuk mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM, 3) sosialisasi dan legalitas, pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.[4]

  • Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Madrasah

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan. Pertama,kegiatan penerimaan pembiayaan pendidikan madrasah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik beupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah. Secara konseptual banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, tetapi secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah ada beberapa karakteristik yang identik. Pada umumnya di setiap madrasah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya, dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala madrasah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah mendapat perintah dari atasan langsung.

Kedua,kegiatan pengeluaran. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah, pengeluaran keuangan harus dibuktikan sesuai dengan pola yang diterapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat dengan waktu serta peruntukkannya. Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah penyusunan anggaran belanja madrasah dilaksanakan oleh kepala madrsah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan madrasah, serta komite madrasah di bawah pengawasan pemerintah.

  • Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dapat diidentifikasikan ke dalam tigal hal, yaitu:

  1. Evaluasi: Dalam evaluasi pembiayaan pendidikan, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan, karena kebutuhan merupakan bagian dari pengawasan melekat. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah, kepala madrasah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya sebagai pimpinan bertanggungjawab terhadap masalah internal manajemen pembiayaan sebagai atasan langsung.
  2. Pertanggungjawaban: kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada: (a) Kepala Kanwil Departemen Agama, Kepala Bidang Mapenda Islam/ Bagais/ TOS, dan (b) Kantor Departemen Agama setempat. Khusus untuk keuangan komite madrasah, bentuk pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.

Keterlibatan Pengawasan Pihak Eksternal Madrasah: Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, pengawas keuangan pihak eksternal madrasah dilaksanakan oleh petugas dari Bawasda, dan Departemen Agama, baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana dari masyarakat (orang tua peserta didik). Pengawasan manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakuakn oleh Departemen Agama dan Bawasda tersebut dilakukan secara rutin satu tahun sekali melalui pemeriksaan pembukuan keuangan madrasah.[5]

Tags: