Juknis Bantuan Litabdimas Tahun Anggaran 2022

  • Whatsapp

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Bacaan Lainnya

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tematema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Baca Juga :  Ujian Nasional 2021 Dihapus; Ini Penjelasannya

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi keywords yang peru diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan beroreintasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk Lebih Jelasnya silahkan unduh disini

Pos terkait