Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mencanangkan kebijakan pembelajaran yang bisa dikatakan baru bagi Indonesia, kebijakan ini disebut merdeka belajar. Kebijakan ini telah digaungkan sejak awal tahun 2020. Kebijakan merdeka belajar merujuk kepada kemerdekaan dalam berpikir.
Dimana kegiatan pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kreativitas guru dan peserta didik. Pembelajaran tidak hanya terpaku dengan buku dan soal- soal, namun juga dapat dilakukan dengan bereksplorasi di luar kelas serta cara mengimplementasikan materi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang diberikan kebebasan dalam berpikir akan berani untuk berpendapat dan mengasah bakatnya. Selain itu, pembentukan karakter juga menjadi hal terpenting dalam kebijakan ini.
Peserta didik juga diperkenalkan dengan konsep kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skils), dimana peserta didik dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang harus mereka selesaikan sesuai dengan kemampuan dan kreativitas mereka sehingga akan melatih peserta didik dalam menyelasaikan masalah (problem solving).
Kebijakan merdeka belajar merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sekaligus bentuk perubahan memasuki era Revolusi Industri 4.0. Berdasarkan penelitian PISA (Programme of International Student Assessment) pada tahun 20153, menyatakan bahwa peserta didik pada usia 15 tahun tidak dapat menyelesaikan kemampuan matematika pada level menafsirkan data dan grafik, pada pelajaran sains mereka tidak mampu menyimpulkan penelitian sederhana, dan pada kemampuan membaca mereka lemah dalam menjelaskan ide pokok pada teks bacaan. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki rata-rata 0.8%. angka yang sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara lain.
Oleh karena itu, semangat mengimplementasikan kebijakan belajar harus dilakukan. Namun, baru saja kebijakan tersebut digaungkan, pada maret 2020 pandemi telah memasuki Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal ini bidang pendidikan sangat terdampak. Proses pendidikan harus dialihkan ke dalam pembelajaran daring. Selama kurang lebih tiga bulan (selama PSBB) pembelajaran dilakukan tidak dengan tatap muka. Setelah tiga bulan penerapan PSBB, pemerintah menerapkan era new normal.
